Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2025 tentang Teknologi Keuangan Digital dan Cryptocurrency

Tentang Fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Teknologi Keuangan Digital dan Cryptocurrency sebagai respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya penggunaan aset kripto dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi keuangan digital (financial technology/fintech) telah mengubah lanskap industri keuangan global, termasuk di Indonesia. Cryptocurrency, sebagai salah satu produk fintech, telah menarik perhatian banyak pihak sebagai instrumen investasi dan alat transaksi.

Dalam konteks syariah Islam, penggunaan teknologi baru dalam transaksi keuangan perlu ditelaah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islamiyah. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan ketentuan syariah terkait hal ini.

Dasar Hukum

Al-Quran

• QS. Al-Baqarah [2]: 275 tentang kebolehan jual beli dan larangan riba
• QS. An-Nisa [4]: 29 tentang larangan memakan harta dengan cara batil
• QS. Al-Ma'idah [5]: 1 tentang pemenuhan akad

Hadis

• Hadis Nabi riwayat Tirmidzi tentang jual beli yang meragukan
• Hadis tentang larangan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi

Kaidah Fiqih

• Asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya
• Dharar (bahaya) harus dihilangkan
• Kepastian tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

Ketentuan Hukum

1. Definisi dan Kategori

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang sebagai medium pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Cryptocurrency dapat dikategorikan menjadi:

• Utility Token: Token yang memberikan akses ke produk atau layanan tertentu
• Security Token: Token yang merepresentasikan kepemilikan aset atau saham
• Payment Token: Token yang digunakan sebagai alat pembayaran
• Stablecoin: Cryptocurrency yang nilainya terkait dengan aset stabil (seperti mata uang fiat)

2. Hukum Cryptocurrency sebagai Investasi

BOLEH menggunakan cryptocurrency sebagai instrumen investasi dengan syarat:

• Memiliki underlying asset yang jelas dan halal
• Memiliki manfaat (utility) yang nyata dan dibenarkan syariah
• Tidak mengandung unsur maysir (spekulasi berlebihan), gharar (ketidakjelasan), dan riba
• Tidak digunakan untuk transaksi yang diharamkan
• Terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang

3. Hukum Cryptocurrency sebagai Alat Tukar

Penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau mata uang TIDAK DIBOLEHKAN karena:

• Belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara
• Nilainya sangat fluktuatif dan tidak stabil
• Mengandung unsur gharar yang tinggi
• Dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan

4. Platform Trading Cryptocurrency

Platform perdagangan cryptocurrency BOLEH digunakan dengan syarat:

• Terdaftar dan berizin dari otoritas yang berwenang
• Tidak menggunakan sistem margin trading dengan riba
• Transaksi dilakukan secara spot (tunai)
• Tidak menggunakan leverage yang mengandung riba
• Memiliki sistem keamanan yang memadai

5. Mining Cryptocurrency

Mining (penambangan) cryptocurrency BOLEH dilakukan jika:

• Cryptocurrency yang ditambang halal untuk diperdagangkan
• Proses mining tidak merugikan orang lain
• Tidak menggunakan sumber daya yang diharamkan
• Memperhatikan dampak lingkungan

Hal-hal yang Dilarang

Rekomendasi DSN-MUI

Contoh Penerapan

Cryptocurrency yang Diperbolehkan

Cryptocurrency yang Tidak Diperbolehkan

Penutup

Fatwa ini dikeluarkan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency. DSN-MUI akan terus memantau perkembangan teknologi ini dan melakukan review berkala terhadap fatwa ini sesuai dengan perkembangan yang ada.

Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam berinvestasi cryptocurrency dan selalu berkonsultasi dengan ahli yang kompeten dalam bidang syariah dan keuangan.